BERIKUT INI DATA DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR USAHA YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA.
1. PERIZINAN DASAR
A. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
B. SEKTOR PERTANAHAN
PKKPR NON BERUSAHA, LIHAT DISINI
PKKPR BERUSAHA NON UMK, LIHAT DISINI
PKKPR BERUSAHA UMK, LIHAT DISINI
C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, LIHAT DISINI
2. SEKTOR KESEHATAN
A. IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN
IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN, LIHAT DISINI
B. SEKTOR KESEHATAN RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
SEKTOR KESEHATAN RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH, LIHAT DISINI
C. SEKTOR KESEHATAN RESIKO MENENGAH TINGGI
SEKTOR KESEHATAN RESIKO MENENGAH TINGGI, LIHAT DISINI
D. SEKTOR KESEHATAN RESIKO TINGGI
SEKTOR KESEHATAN RESIKO TINGGI, LIHAT DISINI
3. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO TINGGI
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO TINGGI, LIHAT DISINI
B. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO MENENGAH TINGGI
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO MENENGAH TINGGI, LIHAT DISINI
C. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO MENENGAH RENDAH
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO MENENGAH RENDAH, LIHAT DISINI
D. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO RENDAH
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN RESIKO RENDAH, LIHAT DISINI
4. SEKTOR KETENAGAKERJAAN
A. SEKTOR KETENAGAKERJAAN RESIKO MENENGAH TINGGI
SEKTOR KETENAGAKERJAAN RESIKO MENENGAH TINGGI, LIHAT DISINI
B. SEKTOR KETENAGAKERJAAN RESIKO RENDAH
SEKTOR KETENAGAKERJAAN RESIKO RENDAH
5. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
A. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESIKO TINGGI
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESIKO TINGGI, LIHAT DISINI
B. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESIKO RESIKO MENENGAH TINGGI
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RESIKO MENENGAH TINGGI, LIHAT DISINI
6. SEKTOR PARIWISATA
A. SEKTOR PARIWISATA RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
SEKTOR PARIWISATA RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH, LIHAT DISINI
7. SEKTOR PERDAGANGAN
A. SEKTOR PERDAGANGAN RESIKO TINGGI
SEKTOR PERDAGANGAN RESIKO TINGGI, LIHAT DISINI
B. SEKTOR PERDAGANGAN RESIKO RENDAH
SEKTOR PERDAGANGAN RESIKO RENDAH, LIHAT DISINI
8. SEKTOR PERINDUSTRIAN
A. SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO TINGGI
SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO TINGGI, LIHAT DISINI
B. SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO MENENGAH TINGGI
SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO MENENGAH TINGGI , LIHAT DISINI
C. SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO MENENGAH RENDAH
SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO MENENGAH RENDAH, LIHAT DISINI
D. SEKTOR PERINDUSTRIAN RESIKO RENDAH
9. SEKTOR TRANSPORTASI
A. SEKTOR TRANSPORTASI RESIKO TINGGI
SEKTOR TRANSPORTASI RESIKO TINGGI,LIHAT DISINI
B. SEKTOR TRANSPORTASI RESIKO MENENGAH TINGGI
SEKTOR TRANSPORTASI RESIKO MENENGAH TINGGI,LIHAT DISINI
C. SEKTOR TRANSPORTASI RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
SEKTOR TRANSPORTASI RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH,LIHAT DISINI
10. SOP PERIZINAN BERUSAHA - UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA
A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LIHAT DISINI
B. SEKTOR PERTANIAN
C. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN LIHAT DISINI
11. SOP PENGADUAN
12. SOP TIM TEKNIS
A. MELALUI SISTEM OSS-RBA LIHAT DISINI
B. MELALUI APLIKASI SICANTIK LIHAT DISINI
SelanjutnyaBERIKUT INI DATA DOKUMEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERSEKTOR USAHA YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA.
1. IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG TENAGA KESEHATAN
2. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. SEKTOR KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG KESEHATAN
4. SEKTOR KETENAGAKERJAAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
5. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6. SEKTOR PARIWISATA
STANDAR PELAYANAN BIDANG PARIWISATA
7. PB UMKU SEKTOR KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN PB-UMKU BIDANG KESEHATAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN
8. PB UMKU SEKTOR PERTANIAN
STANDAR PELAYANAN PB-UMKU BIDANG PERTANIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN
9. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR PELAYANAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
10. SEKTOR PERDAGANGAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERDAGANGAN BAG.1
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERDAGANGAN BAG.2
11. SEKTOR PERINDUSTRIAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN BAG.1
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN BAG.2
12. SEKTOR PERTANAHAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN
13. SEKTOR PERTANIAN
STANDAR PELAYANAN BIDANG PERTANIAN
14. SEKTOR TRANSPORTASI
STANDAR PELAYANAN BIDANG TRANSPORTASI
SelanjutnyaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Timur didalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, olehnya itu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menghentikan Sementara Layanan Fasilitasi / Pembantuan Online Single Submission (OSS) Di Front Office Secara tatap muka;
2. Menghentikan Sementara Layanan Konsultasi Secara Tatap Muka;
3. Layanan Fasilitasi / Pembantuan Online Single Submission (OSS) dan konsultasi dapat dilakukan melalui jejaring Sosial Whatsapp (WA) 085254538941
4. Layanan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Dilaksanakan Setiap Hari Kerja Mulai Pukul 08.30 - 16.00 WITA
Demikian agar menjadi maklum.
SelanjutnyaKabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk melalui UU Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka tersebut terdiri dari 117 desa dan 16 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Kabupaten Kolaka Timur masuk dalam kawasan strategis nasional (KSN) Kepentingan Ekonomi & Lingkungan yakni KSN Kapet, KSN Rawa Aopa Watumohai dan KSN Rawa Tinondo. Selain itu, Kolaka Timur juga dimasukkan dalam kawasan strategis provinsi yakni PKIP Wilayah Pelayanan Pomalaa & KSP Industri Perkebunan Kakao Ladongi.
Hubungi Kami